Orang Rimba Desak Solusi Ruang Hidup Suku Anak Dalam di Tebo Jambi

Table of Contents

Pemutaran film Dokumenter BESALE Suku Anak Dalam di Rumah Seni Budaya Tebo. 

TEBO – Pemimpin Suku Anak Dalam (SAD) Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Temenggung Tupang Besak, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tebo agar dapat menyediakan wilayah khusus untuk komunitasnya.

Permintaan tersebut disampaikan Temenggung Tupang Besak saat mengikuti diskusi santai tentang ruang hidup Suku Anak Dalam.

Dalam diskusi itu, Temenggung Tupang mengungkapkan bahwa saat ini kondisi komunitasnya semakin sulit karena hutan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka sudah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan dan pertambangan.

“Dahulu wilayah perkebunan tersebut merupakan hutan jelajah kami untuk mencari rotan, getah dan berburu. Sekarang sudah berubah menjadi perkebunan,” ungkapnya.

Akibat semakin terbatasnya hutan, Temenggung Tupang mengatakan bahwa komunitas Suku Anak Dalam kini kesulitan mencari hasil hutan maupun hewan buruan. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mengumpulkan berondolan kelapa sawit untuk dijual.

“Hasil dari penjualan itu kami gunakan untuk bertahan hidup,” katanya.

Namun, aktivitas tersebut kerap menimbulkan konflik dengan pihak perusahaan. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit warga Suku Anak Dalam yang harus berurusan dengan hukum karena mengambil berondolan sawit.

“Terkadang kami harus ribut dulu dengan pihak perusahaan untuk dapat mengumpulkan berondolan buah sawit. Bahkan sudah banyak warga kami yang dipenjara gara-gara harus mengambil berondolan sawit. Jujur, ini kami lakukan hanya untuk bisa hidup, bukan untuk kaya. Dan kami mengambil ini karena wilayah itu dahulunya adalah wilayah jelajahan kami,” jelas Temenggung Tupang.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi komunitas Suku Anak Dalam, khususnya terkait penyediaan ruang hidup yang layak.

“Jangan sampai kami terus begini. Kami juga warga negara yang butuh hidup,” ucapnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Temenggung Apung. Menurutnya, persoalan penyediaan wilayah khusus untuk Suku Anak Dalam sudah sangat mendesak.

Temenggung menegaskan bahwa keterbatasan ruang hidup telah memicu banyak konflik, baik antara Suku Anak Dalam dengan pihak perusahaan maupun dengan masyarakat sekitar, yang dipicu oleh persoalan lahan.

“Bahkan sudah ada yang sampai meninggal dunia akibat konflik ini,” ujarnya.

Temenggung Apung menilai, tanpa adanya kebijakan yang jelas terkait wilayah khusus, potensi konflik akan terus berulang dan semakin merugikan semua pihak, khususnya komunitas Suku Anak Dalam.***